Industrialisasi Berbasis UKM Percepat Solusi Krisis

Strategi industrialisasi yang ditempuh pemerintah ternyata mendiskriminasikan sektor pertanian. Pemerintah juga telah memihak pada industri skala besar yang bersifat foot lose dan tidak terlalu ada kaitannya dengan sumber daya domestik karena mengandalkan bahan baku impor. Evaluasi terhadap industri berbasis substitusi impor (ISI) menunjukan bahwa ISI membawa tiga dampak negatif yakni dampak proteksi dan subsidi industri manufaktur pada sektor pertanian dan pedesaan, dampak sektor industri dan trasfer teknologi.

"Disisi lain, meskipun dari tahun ke tahun ekspor nonmigas meningkat ternyata peningkatan ekspor cenderung diikuti pula oleh peningkatan impor. Hal ini menunjukkan pembangunan industri hulu dan hilir telah mengalami kekeliruan yang mendasar dalam penerapannya karena konsep ini bukan market driven concept," demikian dikemukakan Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan M.Sc., Sabtu (19/10), saat menyampaikan orasi ilmiah "Strategi Industrialisasi Berbasis Usaha Kecil dan Menengah; Sebuah Rekonstruksi pada Masa Pemulihan dan Pascakrisis Ekonomi" di Aula Rektorat IPB Darmaga Bogor.

Kepada wartawan usai dikukuhkan sebagai guru besar, Mangara mengatakan rekonstruksi strategi industrialisasi ke arah industrilisasi berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan alternatif paling tepat dalam mempercepat penyelesaian krisis moneter. Karena krisis ekonomi tidak terlepas dari masalah strategi industrialisasi yang praktis menelurkan formasi industri berbasis usaha besar diproteksi, tetapi tidak efisien sehingga sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.

Lebih jauh dikatakan Mangara, salah satu kekeliruhan kebijakan makro yang dibuat akhir-akhir ini adalah pemerintah dalam jangka lama mempertahankan suku bunga uang tinggi melalui kebijakan Tight Monetery Policy (TMP). Pada saat krisis ekonomi, kebijakan bunga uang tinggi ini tidak mampu menghindarkan pelarian modal (capital outflow) sehingga banyak dunia usaha tidak melakukan ekspansi investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi melamban.

"Masalah ekonomi Indonesia bukanlah stabilisasi moneter dan keuangan saja, melainkan masuknya dua juta angkatan kerja setiap tahun yang diperburuk oleh krisis ekonomi," jelas Mangara. Untuk itu, perlu disusun kebijakan makro dengan target pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

"Pengelolaan makro dan pembangunan ekonomi perlu diubah dari doktrin pertumbuhan tinggi ke pertumbuhan dan pemerataan, growth with equity dengan tetap berbasis ekonomi pasar," lanjutnya.

Mangara lahir di Pematang Siantar, 14 Agustus 1943. Dari pernikahannya dengan Arina Hutagalung, ia dikaruniai dua anak, Lamira Rachel Tambunan dan Grace Paulita Merika Agnes Tambunan.

Ada hal yang menarik saat Mangara memberikan ucapan terima kasih atas keberhasilannya mencapai jabatan guru besar. Mangara tiudak pernah melupakan ucapan Dr. William Collier perwakilan ADC-Indonesia yang telah memfasilitasi studi di Universitas Minnesota (1978-1986).

"Saya teringat ketika diperkenankan membaca rekomendasinya untuk saya, ia mengatakan bahwa dalam proses seleksi saya untuk mengikuti program Ph.D. jangan hanya melihat angka akademiknya karena di Indonesia banyak profesor yang cenderung memberi angka yang rendah pada mahasiswanya sehingga tidak menggambarkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya. Ini benar-benar saya alami," aku Mangara yang langsung disambut tertawa para undangan.

Hadir dalam pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya pada Fakultas Pertanian IPB Bogor yang dilakukan Rektor IPB Prof. Dr. Ir. Aman H.R Aman Wirakartakusumah itu antara lain, Menteri Pertanian RI Prof. Bungaran Saragih, Mantan Menteri Pariwisata Marzuki Usman, Direktur Pusat Studi Pembangunan (PSP) Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, Dekan dan Pimpinan Fakultas Pertanian IPB, Para Guru Besar IPB, Dosen, Asisten dan Karyawan IPB, Mahasiswa IPB, serta undangan lainnya. (D-33) *** (Sumber : Pikiran Rakyat Bandung, Selasa, 22 Oktober 2002)

Prihatinkan Lagu ”SMS”

LAMA tak terdengar beritanya setelah tak lagi menjadi birokrat, mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Marzuki Usman, ternyata masih kritis menyikapi ketidakberesan yang dilihatnya. Kepeduliannya itu terungkap ketika ia menyampaikan keprihatinannya atas sukses lagu dangdut "SMS" belakangan ini. "Kesuksesan lagu 'SMS' itu seperti bencana. Bagaimana tidak, masyarakat tidak mengenal penyanyi asli serta penciptanya, tapi menyanyikan lagu itu setiap saat. Justru para pembajak yang menangguk untung dari kepopuleran lagu itu," kata Marzuki Usman.

Masyarakat Indonesia, kata mantan Menteri Pariwisata ini, tidak berubah sikapnya dalam menghargai hak atas kekayaan intelEktual (HAKI) orang lain. Karya bangsa sendiri dibajak, apalagi karya orang lain, terutama perangkat lunak teknologi informasi (TI). Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam pembajakan HAKI.

Alumnus FE UGM yang malang melintang di jabatan birokrasi di Departemen Keuangan ini, merasa khawatir jika hukum gagal ditegakkan dan itu menyangkut kerugian masyarakat internasional, bangsa ini akan dikucilkan dan dihukum dunia. Kalau ini yang terjadi, generasi mendatang akan merugi karena menjadi "katak dalam tempurung" dan tidak mampu melahirkan ide atau karya karena juga takut dibajak oleh bangsa sendiri.

Solusi yang terbaik, kata Marzuki, hukum berat para pembajak. "Saya pernah ngobrol dengan koruptor Rp 100 miliar. Dia rela dihukum 15 tahun dan bayar denda Rp 15 miliar. Dengan sisa uangnya, dia masih bisa berbisnis di penjara. Ini 'kan celah hukum yang harus dibereskan," kata komisaris sejumlah perusahaan ini. (Refa Riana/"PR")*** (Sumber : Pikiran Rakyat Bandung, 12 Oktober 2006).

Minister Usman : Tourism to Recover This Year

In comments before a visiting group of German tour agents and travel writers in Jakarta last Monday, Minister of Tourism, Art and Culture, Mr. Marzuki Usman predicted that tourism would recover in Indonesia by the middle of this year, when political uncertainties were resolved following the national elections.

In response to suggestions from the German visitors that Indonesia should do more to promote its tourism industry and undertake steps to provide more information on the national political situation, Minister Usman bemoaned the current lack of promotional funds which has caused the closure of embassies and Indonesian tourism promotion offices.

Quoted by Antara News Agency, Minister Usman said: "A restoration of political stability will have a positive impact on all sectors of the economy. In 1999, we are optimistic that we can attract 3.5 million foreign tourists, just like in 1998." (Sumber : Bali Discovery, 23 Januari 1999).

Gus Ipul Diminta ''Tarung'' Total

PW Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jateng meminta ketua umumnya Drs H Syaifullah Yusuf untuk ''bertarung'' total dalam memperebutkan kursi Ketua Umum DPP PKB pada Muktamar Luar Biasa (MLB) di Yogyakarta 17-19 Januari 2002. Keponakan mantan Presiden Gus Dur itu belakangan disebut-sebut sebagai salah seorang bakal calon Ketua Umum PKB. Bahkan, anggota FPDI-P DPR itu juga telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

''Kalau Gus Ipul (maksudnya Syaifullah Yusuf-Red) maju, ya harus bertarung total. Sebab, kalau sampai kalah dan cukup fatal, tentu dapat memunculkan kesan yang kurang baik bagi Ansor,'' kata Ketua PW Ansor Jateng Drs Mufid Rahmad kepada wartawan di Semarang, kemarin.

Ia menambahkan, kalau Gus Ipul benar-benar maju dalam pencalonan, Ansor Jateng akan memberikan dukungan moral. Institusinya tidak bisa memberikan dukungan suara secara riil, karena Ansor bukan partai atau bagian dari PKB.

Ia menyebutkan, langsung atau tidak langsung Ansor mempunyai beban moral berkaitan dengan eksistensi Syaifullah. Artinya, dalam konteks ini Ansor pasti akan terkena dampaknya.
''Dampaknya ya kalau dia jadi ketua umum, Ansor tentu bangga. Sebaliknya, kalau maju dan akhirnya tidak berhasil menjadi Ketua Umum PKB, tentu akan menimbulkan kesan kurang enak,'' ujarnya.

Ia menilai, figur Gus Ipul dapat menjadi perekat. Karakter seperti itu saat ini sangat dibutuhkan PKB.

Sesuai dengan aturan, kalau terpilih sebagai Ketua Umum PKB atau menjadi pengurus harian, ia terkena aturan rangkap jabatan. Dalam kaitan ini, ia harus memilih salah satu, misalnya mundur dari jabatan Ketua Umum Ansor.

''Kalau Syaifullah mundur, saya kira tidak ada persoalan. Sebab, sekarang banyak kader Ansor yang siap menggantikannya,'' tandasnya.

Menanggapi kemunculan Syaifullah Yusuf tersebut, Wakil Ketua DPW PKB Jateng H Abdul Kadir Karding SPi tidak masalah. Bahkan, secara lisan yang bersangkutan sudah ''melamar'' DPW Jateng agar mendukungnya.

Kandidat lain yang sudah menghubungi DPW Jateng dengan harapan meminta dukungan adalah Andi Jamaro, Drs Ali Masykur Musa MSi, Dr Mohammad AS Hikam, dan Prof Dr Mahfud MD. Lamaran tersebut hanya dijadikan masukan.

''Yang jelas, DPW Jateng saat ini belum memunculkan nama calon. Kepastian nama baru akan diumumkan beberapa jam sebelum pemilihan ketua umum,'' tuturnya.
Namun, lanjutnya, dalam pertemuan DPW Jateng beberapa hari lalu sudah ada kesepakatan bahwa calon ketua umum PKB mendatang harus berlatar belakang baik. Selain itu, tidak menggunakan politik uang. ''Kalau ada calon menggunakan uang dalam upaya merebut kursi ketua umum, DPW Jateng tidak akan mendukungnya.''

Marzuki Usman Siap

Marzuki Usman, Ketua DPW PKB DKI Jakarta, menyatakan siap menjadi Ketua Umum PKB jika diamanatkan oleh MLB Yogyakarta.

''Saya siap dicalonkan menjadi ketua umum. Itu pun kalau ada amanat,'' kata dia, kemarin (15/1), saat silaturahmi dengan KH Abdullah Abbas, sesepuh Pesantren Buntet, Cirebon.
Dia menyatakan akan mendukung penuh siapa pun yang menjadi Ketua Umum PKB hasil MLB Yogyakarta. ''Jadi jelasnya yang saya tahu PKB itu hanya satu, yaitu di bawah Pjs Alwi Shihab, dan tidak ada lain,'' tegas dia.

Menanggapi soal persaingan cukup ketat antara Alwi Shibah, AS Hikam, Syaifullah Yusuf yang mencuat ke permukaan, Marzuki menyatakan mereka memang saingan yang sangat kuat. ''Mereka tokoh populis di PKB. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya juga punya sesuatu yang layak diperhitungkan oleh muktamirin. Saya akan jual mimpi.'' Dia menyatakan pembeli adalah peserta MLB.

Kalau Anda terpilih, apa langkah selanjutnya? ''Ya, saya sadar politik bidang baru buat saya. Kursi menteri saya sudah rasakan. Memimpin ini-itu antara lain BKPM 1988-1990, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 1988-1993, advisor ABN AMRO Bank Jakarta 1994-1996, saya sudah rasakan juga. Mimpin parpol yang belum. Saya ingin merapikan organisasi PKB, transparansi dalam segala hal, mendidik kader berkualitas dan berakhlakul karimah,'' kata dia.
Merestui MLB Yogya

Sementara itu dalam pertemuan dengan KH Abdullah Abbas dan sejumlah kiai muda di Pesantren Buntet, Marzuki Usman dititipi menjaga NU dan PKB. ''Pak Kiai Abbas menitipkan NU dan PKB kepada Marzuki Usman,'' tutur seorang kiai muda yang hadir dalam silaturahmi itu.

Dia menuturkan KH Abdullah Abbas sangat kecewa atas pemberitaan di sebuah media massa terbitan Jakarta, yang menyebutkan dia hadir dalam MLB PKB Matori di Jakarta. ''Padahal bapak saya sakit. Bapak bisa lihat,'' tutur salah seorang putranya, Ayib Abdullah Abbas, ketika Suarta Merdeka dan beberapa wartawan lain mendampingi Marzuki di kediaman sesepuh pesantren tertua di Cirebon itu.

Dalam pertemuan itu juga terungkap KH Abdullah Abbas mendukung MLB di Yogyakarta, termasuk merestui Marzuki Usman yang meramaikan bursa calon ketua umum. ''Jelasnya apa pun yang dihasilkan MLB di Yogyakarta, Kiai Abbas sangat mendukung.''

Berpeluang

Meski sejumlah nama muncul meramaikan bursa Ketua Umum DPP PKB Kuningan (kubu Alwi Shihab), belakangan nama-nama yang diunggulkan bakal meraih posisi di partai itu meruncing. Dua nama yang disebut-sebut berpeluang besar terpilih dalam MLB di Yogyakarta 17-19 Januari adalah Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf.

Hal itu diungkapkan salah seorang kepercayaan Gus Dur yang juga Wakil Sekjen DPP PKB, Yahya C Staquf, di Jakarta, Selasa (15/1) kemarin.

Ketua Panitia MLB Yogyakarta itu mengatakan, paling sedikit 29 DPW dengan peserta 1.600 orang telah menyatakan akan menghadiri MLB yang akan dibuka Kamis besok. Sampai kemarin persaingan memperebutkan kursi ketua umum makin mengkristal menjadi dua calon, yakni Alwi dan Syaifullah.

''Kristalisasi sudah makin jelas, yaitu menjadi kedua orang, Pak Alwi dan Syaifullah. Bedanya yang satu muda, yang satu tua,'' kata mantan juru bicara kepresidenan itu.
Yahya menilai Alwi Shihab saat ini merupakan sosok intelektual yang mempunyai hubungan dengan berbagai pihak. Kelemahannya, mantan menteri luar negeri itu belum pernah memimpin organisasi di lingkungan NU.

''Syaifullah selain masih muda punya track record sebagai orang yang punya pengalaman mengelola organisasi di lingkungan NU dan berhasil,'' kata dia tentang keponakan Gus Dur yang kini menjabat Ketua Umum GP Ansor itu.

Ketua DPW Jawa Barat Habib Syarifuddin mengklaim saat ini setidaknya sudah 14 DPW, termasuk DPW Jabar, yang membuat dukungan bulat pada Syaifullah Yusuf. Ke-14 DPW itu antara lain Sumut, Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Jabar, Kalbar, NTB, NTT, Bali, dan Sulsel.

Habib menuturkan banyak pertimbangan mengapa mereka memilih Gus Ipul yang relatif masih muda sebagai ketua umum. Selain menginginkan penyegaran, PKB saat ini membutuhkan seorang figur yang mampu meredam konflik antara kedua kubu, kubu Alwi dan Matori Abdul Djalil. Syaifullah dianggap dapat mengatasi kebekuan itu. Mereka juga menilai Syaifullah sangat egaliter.

''Itu sesuai dengan tradisi NU. Terus terang PKB masih merupakan partai yang primordial dan masih mengandalkan kuantitas daripada kualitas. Jadi figur yang egaliter sangat pas untuk kondisi sekarang,'' kata dia. Pertimbangan lain, pemilu tahun 2004 masih akan didominasi para pemilih muda. Yakni hampir 50%.

''Karena itu kalau PKB menginginkan perolehan suara besar harus memberikan perhatian besar kepada segmen pemuda,'' imbuh Habib.

Ketua DPW PKB Jawa Timur Coirul Anam secara terpisah menegaskan DPW Jatim sudah berketetapan hati mendukung Alwi sebagai ketua umum. Alasan mereka, Alwi berpikiran sejuk sehingga mampu berbicara dengan tokoh partai lain.

''Memang ada yang menyebutkan Pak Alwi elitis, tidak egaliter. Tapi ternyata tidak juga. Mungkin selama ini beliau sibuk, sehingga tidak punya waktu mengunjungi kami di bawah,'' kata Anam ketika dimintai pendapat per telepon.

Mengomentari kemunculan dukungan dari kiai Langitan pada Alwi, Habib menilai itu bukan dukungan, melainkan pertimbangan. ''Menurut pendapat saya kiai Langitan itu hanya memberikan pertimbangan saja dan tidak bermaksud memberikan keputusan. Saya yakin mereka hanya memberikan semacam kriteria dan tidak langsung menunjuk orang.''

Sementara itu menanggapi ketidakhadiran Presiden Megawati Soekarnoputri dalam MLB PKB Batutulis pimpinan Matori, Anam dan Yahya berpendapat hal itu menunjukkan pemerintah telah bertindak objektif. ''Kalau Mega datang ke MLB Matori, berarti dia tidak mampu membaca peta politik,'' kata Anam.

Yahya menilai ketidakhadiran Mega menandakan berakhirnya karier politik Matori. Alasan dia, Matori tak mendapat dukungan dari siapa pun, termasuk dari Mega yang mengangkatnya sebagai menteri pertahanan. (D10,bu,A20-60,16eg). (Sumber : Suara Merdeka, 16 Januari 2002).

Pencabutan tax clearance belum clear

Kini jalan menuju bursa menjadi lebih mudah, setelah salah satu persyaratan yang selama ini dinilai paling berat-yaitu tax clearance-resmi dicabut. Ketentuan 'bersih pajak' bagi calon emiten yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1994, dianggap sebagai salah satu penghambat minat perusahaan masuk bursa. Wajar jika Darmin Nasution begitu menjabat Ketua Bapepam-LK (lembaga keuangan) langsung meminta agar persyaratan tax clearance dihapus, karena ketentuan itu selain hanya merupakan kesepakatan antara Ketua Bapepam dan Dirjen Pajak, sebenarnya juga tidak diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Keinginan tersebut menjadi semakin nyata ketika Darmin kemudian dilantik menjadi Dirjen Pajak akhir April lalu. Kabar gembira pun akhirnya muncul ketika Ketua Bapepam - LK mengeluarkan surat edaran No. 04/BL/2006 tertanggal 31 Agustus 2006. Dalam SE tersebut menyatakan: Sehubungan dengan dicabutnya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.44/1994 tanggal 2 Februari 1994 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance (surat keterangan fiskal) kepada perusahaan yang akan go public, maka dengan ini SE Ketua Bapepam No. SE-03/PM/1994 tanggal 16 Februari 1994 juga dinyatakan tidak berlaku. Tidak transparan Persyaratan tax clearance memang tidak ada dalam UU Pasar Modal. Namun Dirjen Pajak dan Ketua Bapepam saat itu, Fuad Bawazier dan Marzuki Usman, melihat perlunya perlindungan bagi calon investor di pasar modal. Untuk itu, mereka sepakat agar perusahaan yang akan melakukan penawaran umum harus benar-benar 'bersih pajak'. Intinya, jangan sampai dana hasil go public justru digunakan untuk membayar tagihan pajak. Dalam perjalanannya muncul banyak keluhan. Bukan pada tax clearance itu sendiri tapi pada proses untuk mendapatkannya. Bukan rahasia lagi, biaya tak resmi untuk mendapatkan selembar kertas tersebut sangat mahal. (Bisnis, 27 Juni 2005). Sayang informasi tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Ditjen Pajak atau lembaga pengawasan yang ada, seperti Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan, apakah biaya siluman untuk mendapatkan selembar tax clearance yang nilainya sangat besar itu murni akibat penyakit birokrasi atau karena ada persekongkolan untuk menutupi tindak pidana pajak? Jika alasan yang terakhir yang menjadi penyebabnya, ini tentu perlu perhatian lebih serius dari institusi penegak hukum. Kini biarlah masalah ini tetap tersimpan rapi. Tulisan ini ingin menyoroti surat edaran Ketua Bapepam - LK tertanggal 31 Agustus 2006 karena ada beberapa hal yang perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut. Pertama, SE Ketua Bapepam - LK hanya menyebut soal pencabutan SE No. -03/PJ.44/1994. Di situ tidak disebutkan pencabutan tersebut dilakukan melalui Surat Edaran Dirjen Pajak yang mana, nomor berapa, kapan diterbitkan? Jangan-jangan pencabutan SE-03/PJ.44/1994 hanya dilakukan secara lisan. Kedua, selain SE No. 03/PJ.44/1994 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance, pada tangal yang sama (2 Februari 1994) Dirjen Pajak juga menerbitkan SE No. 15/PJ.44/1994. Kemudian terbit lagi SE No. 17/PJ.44/1997, juga mengatur hal yang sama. Pada 30 Juli 1998, terbit SE No. 21/PJ.44/1998 yang merupakan pengganti SE No. 15/PJ.44/1994 dan SE 17/PJ.44/1997. Apakah Dirjen Pajak selain mencabut SE 03/PJ.44/1994 juga mencabut SE No. 21/PJ.44/1998? Kalau SE ini tidak dicabut, berarti ketentuan mengenai tax clearance sebagai persyaratan masuk bursa tidak sepenuhnya hilang. Sebab SE -03/PJ.44/1994 yang menjadi konsideran SE Ketua Bepapam - LK ternyata bukan satu-satunya SE Dirjen Pajak yang mengatur masalah tax clearance ini. Go private Dalam siaran pers yang diterbitkan pada hari yang sama, Ketua Bapepam A. Fuad Rahmany mengharapkan pencabutan ketentuan tax clearance dapat mendorong perusahaan melakukan penawaran umum atau go public. Bursa Efek Jakarta dalam beberapa tahun terakhir memang paceklik emiten baru. Yang muncul justru rencana sejumlah perusahaan untuk go private. Koran ini misalnya beberapa kali memuat rencana go private sejumlah emiten seperti Darya, Sari Husada, Makindo dan Aqua Golden Mississippi. Bagi perusahaan, keluar atau masuk bursa adalah sebuah pilihan yang rasional. Sebuah perusahaan yang sahamnya dikuasai perusahaan multi nasional, misalnya, kebutuhan untuk bertahan di bursa menjadi relatif kurang maksimal. Sebab sumber dana perusahaan tersebut menjadi sangat luas dan bisa diperoleh kapan saja, dari mana saja. Artinya, tantangan yang dihadapi Bapepam bukan sekadar bagaimana mendorong lebih banyak perusahaan masuk bursa tapi juga bagaimana agar mereka yang sudah ada di bursa bisa dipertahankan. Sebab apa artinya lima emiten baru tercatat di bursa jika pada saat yang bersamaan lima emiten lain keluar. Seperti dikemukakan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Airlangga Hartanto, bursa butuh lebih banyak kemudahan dan insentif, terutama insentif pajak. (Bisnis, 11 Desember 2005) Dalam RUU Perpajakan, kini masih dibahas di DPR, emiten bakal menikmati beberapa insentif pajak. Pertama, penurunan tarif PPh yang lebih cepat dibandingkan wajib pajak lain yang tidak tercatat di bursa. Kedua, laporan keuangan emiten yang mendapat opini wajar tanpa syarat atau wajar dengan syarat (sepanjang syarat tersebut tidak terkait dengan laba rugi perusahaan) tidak akan dilakukan koreksi fiskal bila dilakukan pemeriksaan pajak. Sayang, RUU tersebut tidak kunjung berlaku. YULIAN LINTANG (Sumber : BUMN Online, 26 September 2006)

Burhanudin Kembali Terpilih Menjadi Ketua ISEI

Burhanudin Abdullah kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) priode 2006-2009, setelah mendapat dukungan 39 dari 44 cabang organisasi tersebut.

Pemilihan tersebut dipimpin, Marzuki Usman, berlangsung dalam Kongres XVI ISEI, Selasa, di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Kongres tersebut menetapkan Kota Pandang menjadi tuan rumah pelaksanan Kongres XVII ISEI tahun 2009, dan sidang pleno I tahun 2006 di Samarinda, sidang pleno II di Mataram.

Burhadudin Abdullah, juga dikenal kalangan luas sebagai Gubernur Bank Indonesia, mengatakan, sangat berterima kasih atas kepercayaan dalam Kongres untuk memimpin kembali organisasi tersebut. Tugas utama akan dilakukan organisasi tersebut adalah membuat "blue print" pembangunan ekonomi Indonesia, sebagaimana diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Kongres ini.

ISEI juga akan memikirkan konsep ideal perencanaan pembangunan kembali Jogyakarta dan Jawa Tengah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam gempa bumi. Perbankan di kedua daerah terkena musibah bencana alam itu akan dimintakan agar memberikan perhatian khusus untuk membantu pendanaan bagi pengembangan industri kerajinan.

Kongres tersebut juga telah membahas "Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi Yang Kokoh" dengan menampilkan para pakar ekonomi. Hajatan nasional itu dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Minggu (18/6), direncanakan pada hari ini (20/6) ditutup Wakil Presiden, M Jusuf Kalla. antara/pur. (Sumber : Republika Online, 20 Juni 2006)

Pemeriksaan Sari Husada Rampung, Mantan Ketua Bapepam Marzuki Usman menjadi juru bicara Sari Husada.

Badan Pengawas Pasar Modal telah merampungkan pemeriksaan kasus jual-beli saham PT Sari Husada Tbk. oleh para petinggi produsen susu SGM itu.Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam Abraham Bastari mengatakan, semua pihak terkait telah diperiksa, termasuk mantan Komisaris Utama Peter Kroes dan mantan Wakil Komisaris Utama Johnny Widjaja, yang telah mengundurkan diri, Rabu (20/7).

Timnya juga memeriksa rekening dan aliran dana dari transaksi itu. "Pada prinsipnya kami tahu uangnya dari mana dan masuk ke rekening siapa," kata Abraham di Jakarta akhir pekan lalu.Menurut dia, rekomendasi hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada Ketua Bapepam Darmin Nasution untuk diputuskan. "Saya kira tidak terlalu lama lagi akan diumumkan (hasil pemeriksaannya).

"Kasus Sari Husada bermula dari disetujuinya program penjatahan opsi pembelian saham buat karyawan (employee stock option program/ESOP) dan pembelian balik (buyback) saham oleh perusahaan pada rapat pemegang saham, 24 Oktober 2003.Opsi yang ditawarkan sebanyak 94,2 juta (5 persen) seharga Rp 1.034,4 per lembar. Sedangkan saham yang akan dibeli balik sebanyak 188,4 juta (10 persen). Hingga akhir 2004, harga rata-rata pembelian balik sebesar Rp 1.904,5 per saham.

Belakangan, diduga kedua aksi korporasi itu diselewengkan untuk kepentingan para petinggi perusahaan. Kejanggalan muncul karena saham buat karyawan itu ternyata hanya dinikmati 3 komisaris (44,8 persen), 5 anggota direksi (42,5 persen), dan para manajer (12,7 persen) (Koran Tempo, 4/7). Untuk menangani persoalan ini, Sari Husada telah menunjuk mantan Ketua Bapepam Marzuki Usman sebagai juru bicara perusahaan. Penunjukan ini tertuang dalam surat keputusan Dewan Komisaris dan direksi Sari Husada yang ditandatangani Johnny Widjaja (komisaris utama) dan Soeloeng H. Nasoetion (direktur utama). Surat dikeluarkan pada 17 Mei 2005, tak lama setelah Bapepam memutuskan menggelar pemeriksaan.

Marzuki ketika dimintai konfirmasi membenarkan ihwal penunjukan dirinya. "Memang betul ada rapat yang meminta pertolongan saya sebagai komisaris independen untuk menghubungi Bapepam," ujarnya.Namun, ia menolak kepergiannya ke Bapepam merupakan upaya lobi. "Saya bukan orang bodoh. Saya mantan Ketua Bapepam," ujarnya. "Jadi saya mengerti menjalankan (tugas) sesuai dengan peraturan."

Soeloeng juga membenarkan penunjukan Marzuki sebagai juru bicara. "Itu kesepakatan antara Royal Numico (pemilik 81,3 persen saham Sari Husada) dan Johnny Widjaja," ujarnya.Atas dasar itu, Soeloeng pun tidak memenuhi panggilan Bapepam pada 18 Mei lalu. Ia baru datang pada 25 Mei. "Johnny bilang nggak usah, sudah ada Marzuki Usman." METTA DHARMASAPUTRA TITO SIANIPAR FANNY FEBIANA. (Sumber : Koran Tempo, 25 Juli 2005).