Menteri Kehutanan, Marzuki Usman, memberhentikan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Soeripto. Serah terima dari Soeripto ke penggantinya, Harsono, Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam akan berlangsung di Ruang Rimbawan, Manggalabhakti, Selasa (27/3) pukul 15.00 WIB. Soeripto selanjutnya menjelaskan kalau penggantinya, Harsono, tergolong pejabat senior di Departemen Kehutanan. "Selama ini saya tahu prestasinya bagus," sambungnya.
Kepada reporter Tempo News Room, Istiqomatul Hayati, Soeripto membenarkan kabar penggantian dirinya yang terkesan mendadak. ""Saya menerima penggantian ini tapi proses hukum dari tuduhan terhadap saya tetap berjalan," ujarnya. Soeripto juga mengaku telah mengetahui kabar penggantian dirinya ini sejak dua pekan lalu. Tepatnya menyusul pemberhentian Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail tempo hari oleh Presiden Wahid.
Mengenai berbagai tuduhan terhadap dirinya, seperti yang terdengar belakangan ini, Soeripto telah berusaha menempuh jalur hukum. Pekan lalu misalnya, ia menemui pihak kepolisian untuk mengklarifikasi berita tak sedap tersebut. Misalnya, tudingan ia terlibat dalam serangkaian aksi demonstrasi anti Presiden Wahid di Jakarta.
Juga kabar burung tentang penggunaan helikopter Departemen Kehutanan untuk membawa buronan Tommy Soeharto melarikan diri. "Saya akan menunggu selama satu minggu, jika belum ada tanggapan atau klarifikasi dari Presiden Wahid, saya akan mengadukan ke Dewan Pengadilan Rakyat dari segi politisnya dan secara hukum akan menggugat Presiden Wahid untuk kerugian materiil dan non materiil," imbuhnya (Istiqomatul Hayati). (Sumber : Tempo Interaktif, 27 Maret 2001).
Tuesday, March 27, 2001
Tuesday, March 20, 2001
Marzuki Usman Belum Pastikan Mengganti Suripto
Menteri Kehutanan Marzuki Usman belum memutuskan untuk mengganti Sekjen Departemen Kehutanan Suripto. Yang pasti, dia berkeinginan membangun sebuah sistem di Departemen Kehutanan (Dephut), yaitu pelaku pelanggaran peraturan dihukum. "Sehingga jelas dan transparan," katanya usai serah terima jabatan Menhut dari Nur Mahmudi Isma'il kepada Marzuki Usman, Senin (19/3) di Jakarta.
Sementara, Suripto menyatakan dirinya siap bekerja sama dengan Marzuki. Tetapi, dia juga siap bila sewaktu-waktu diganti. "Sebagai anak buah saya ikut komandan. Dan komandan saya adalah menteri," katanya.
Sebelum memberhentikan Nur Mahmudi dari posisinya sebagai Menhut, Presiden Abdurrahman Wahid berkali-kali meminta agar Suripto diganti. Namun keinginan itu tidak dipenuhi karena Nur Mahmudi menilai alasan pemberhentiannya tidak kuat. "Kalau sejak Presiden menyatakan karena perbedaan visi, saya akan cepat menggantinya. Tetapi kalau karena tuduhan-tuduhan yang saya tahu tidak benar, saya tidak bisa melakukannya," tutur Nur Mahmudi pekan lalu.
Tuduhan yang dilontarkan Presiden terhadap Suripto adalah bersama dengan mantan Danjen Kopassus Moechdi PR merancang makar untuk menggulingkan Presiden. Serta membantu pelarian Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, dan berkonspirasi dengan TNI menyelundupkan kayu gelondongan (log) ke luar negeri, dan menggerakkan aksi mahasiswa.
Menanggapi tuduhan tersebut, Suripto menyatakan akan melakukan klarifikasi ke berbagai pihak. "Saya akan minta klarifikasi ke Kejaksaan Agung terhadap tuduhan makar," katanya, kemarin.
Untuk tuduhan membantu penyelundupan log, Suripto akan meminta klarifikasi dari TNI. Sedangkan terhadap tuduhan menggerakkan aksi mahasiswa, dia akan meminta klarifikasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Menjawab pertanyaan wartawan tentang keinginan Presiden mengganti Suripto, Marzuki Usman menyatakan, "Kalau you mau cari tahu yang di kepala Gus Dur, tanya Gus Dur dong."
Sementara itu, Nur Mahmudi mengharapkan agar pemberantasan KKN dilanjutkan. (ely). (Sumber : Kompas, Selasa, 20 Maret 2001)
Sementara, Suripto menyatakan dirinya siap bekerja sama dengan Marzuki. Tetapi, dia juga siap bila sewaktu-waktu diganti. "Sebagai anak buah saya ikut komandan. Dan komandan saya adalah menteri," katanya.
Sebelum memberhentikan Nur Mahmudi dari posisinya sebagai Menhut, Presiden Abdurrahman Wahid berkali-kali meminta agar Suripto diganti. Namun keinginan itu tidak dipenuhi karena Nur Mahmudi menilai alasan pemberhentiannya tidak kuat. "Kalau sejak Presiden menyatakan karena perbedaan visi, saya akan cepat menggantinya. Tetapi kalau karena tuduhan-tuduhan yang saya tahu tidak benar, saya tidak bisa melakukannya," tutur Nur Mahmudi pekan lalu.
Tuduhan yang dilontarkan Presiden terhadap Suripto adalah bersama dengan mantan Danjen Kopassus Moechdi PR merancang makar untuk menggulingkan Presiden. Serta membantu pelarian Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, dan berkonspirasi dengan TNI menyelundupkan kayu gelondongan (log) ke luar negeri, dan menggerakkan aksi mahasiswa.
Menanggapi tuduhan tersebut, Suripto menyatakan akan melakukan klarifikasi ke berbagai pihak. "Saya akan minta klarifikasi ke Kejaksaan Agung terhadap tuduhan makar," katanya, kemarin.
Untuk tuduhan membantu penyelundupan log, Suripto akan meminta klarifikasi dari TNI. Sedangkan terhadap tuduhan menggerakkan aksi mahasiswa, dia akan meminta klarifikasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Menjawab pertanyaan wartawan tentang keinginan Presiden mengganti Suripto, Marzuki Usman menyatakan, "Kalau you mau cari tahu yang di kepala Gus Dur, tanya Gus Dur dong."
Sementara itu, Nur Mahmudi mengharapkan agar pemberantasan KKN dilanjutkan. (ely). (Sumber : Kompas, Selasa, 20 Maret 2001)
Sunday, March 18, 2001
Marzuki installed, told to save forests
President Abdurrahman Wahid installed Marzuki Usman as the new Minister of Forestry on Saturday replacing Nurmahmudi Ismail who was sacked from the Cabinet on Thursday.
In his statement, Abdurrahman told Marzuki, who was minister for tourism, arts and culture under former president B.J. Habibie, to save the nation's forests saying they were part of the country's natural wealth, useful for the national economy.
"Forests should be managed well as part of the country's national resources," Abdurrahman said as quoted by Antara.
"Indonesia's vast forests must be preserved so they can function as part of the world's lungs and be used for the benefit of the national economy," he added.
The President told the new forestry minister to adjust his ministry's policies in order to take account of national economic policies.
"Our forests are part of the country's economy, thus forest management policies should be related to economic policies. This is a must," he said.
Abdurrahman noted that Indonesia's forests are the third largest in the world after Brazil and Nigeria.
He maintained that this valuable natural resource must not be divided into lots, but be preserved and used for the benefit of the entire nation not just by certain groups.
"We can not let our forests be damaged just like that, because it will disturb not only Indonesia as a nation, but the world as well," he said.
The swearing-in ceremony was led by Coordinating Minister of Political, Social and Security Affairs Susilo Bambang Yudhoyono.
There was no official confirmation why Vice President Megawati Soekarnoputri, who usually takes the oaths of new Cabinet ministers or top state officials, was absent from Saturday's ceremony. Sources said that she was in Jakarta.
Nurmahmudi, former chairman of the Justice Party (PK), was sacked on Thursday, for having a different vision of forestry affairs to the President and for being unable to control his party, said defense minister Mahfud M.D.
Earlier, presidential spokesman Wimar Witoelar said the appointment of Marzuki to replace Nurmahmudi had been "made with the knowledge and agreement of Vice President Megawati Soekarnoputri."
Meanwhile, Nurmahmudi said that he was dismissed because he had turned down Abdurrahman's order to replace the ministry's secretary-general Soeripto, who was accused by Abdurrahman of plotting to oust him.
Soeripto was reportedly working to collect evidence against timber tycoon Prajogo Pangestu, one of the three conglomerates whose legal cases have been suspended by Abdurrahman's government.
Meanwhile, Marzuki Usman said that he only knew about his appointment after being personally contacted by the President at 4 p.m. on Friday.
Marzuki, 57, who was also investment minister during the last months of Habibie's presidency, said he would prioritize efforts to prevent forest fires in Indonesia.
"It's very shameful to be annually blamed by the international community for the forest fires," he said.
Meanwhile, political observer Ichlasul Amal said on Saturday that there is no guarantee that the appointment of Marzuki Usman, as the new Minister of Forestry, could improve the government's performance.
"The replacement will, on the contrary, worsen the government's image," said Amal, who is also rector of the Yogyakarta-based Gadjah Mada University.
He said that Nurmahmudi's dismissal would encourage Muslim-oriented political parties to act more explicitly against the current government as his appointment as minister was based on political compromise.
"The decision (to dismiss Nurmahmudi) will only add to the list of government enemies.
"I think Gus Dur is being too confident. How could he do this while his government is suffering a political crisis," he said.
Amal said that the appointment of Marzuki Usman, who is considered non-partisan, would not benefit the government as the latter did not have any support from political parties. (44/imn). (Sumber : The Jakarta Post, 18 March 2001)
In his statement, Abdurrahman told Marzuki, who was minister for tourism, arts and culture under former president B.J. Habibie, to save the nation's forests saying they were part of the country's natural wealth, useful for the national economy.
"Forests should be managed well as part of the country's national resources," Abdurrahman said as quoted by Antara.
"Indonesia's vast forests must be preserved so they can function as part of the world's lungs and be used for the benefit of the national economy," he added.
The President told the new forestry minister to adjust his ministry's policies in order to take account of national economic policies.
"Our forests are part of the country's economy, thus forest management policies should be related to economic policies. This is a must," he said.
Abdurrahman noted that Indonesia's forests are the third largest in the world after Brazil and Nigeria.
He maintained that this valuable natural resource must not be divided into lots, but be preserved and used for the benefit of the entire nation not just by certain groups.
"We can not let our forests be damaged just like that, because it will disturb not only Indonesia as a nation, but the world as well," he said.
The swearing-in ceremony was led by Coordinating Minister of Political, Social and Security Affairs Susilo Bambang Yudhoyono.
There was no official confirmation why Vice President Megawati Soekarnoputri, who usually takes the oaths of new Cabinet ministers or top state officials, was absent from Saturday's ceremony. Sources said that she was in Jakarta.
Nurmahmudi, former chairman of the Justice Party (PK), was sacked on Thursday, for having a different vision of forestry affairs to the President and for being unable to control his party, said defense minister Mahfud M.D.
Earlier, presidential spokesman Wimar Witoelar said the appointment of Marzuki to replace Nurmahmudi had been "made with the knowledge and agreement of Vice President Megawati Soekarnoputri."
Meanwhile, Nurmahmudi said that he was dismissed because he had turned down Abdurrahman's order to replace the ministry's secretary-general Soeripto, who was accused by Abdurrahman of plotting to oust him.
Soeripto was reportedly working to collect evidence against timber tycoon Prajogo Pangestu, one of the three conglomerates whose legal cases have been suspended by Abdurrahman's government.
Meanwhile, Marzuki Usman said that he only knew about his appointment after being personally contacted by the President at 4 p.m. on Friday.
Marzuki, 57, who was also investment minister during the last months of Habibie's presidency, said he would prioritize efforts to prevent forest fires in Indonesia.
"It's very shameful to be annually blamed by the international community for the forest fires," he said.
Meanwhile, political observer Ichlasul Amal said on Saturday that there is no guarantee that the appointment of Marzuki Usman, as the new Minister of Forestry, could improve the government's performance.
"The replacement will, on the contrary, worsen the government's image," said Amal, who is also rector of the Yogyakarta-based Gadjah Mada University.
He said that Nurmahmudi's dismissal would encourage Muslim-oriented political parties to act more explicitly against the current government as his appointment as minister was based on political compromise.
"The decision (to dismiss Nurmahmudi) will only add to the list of government enemies.
"I think Gus Dur is being too confident. How could he do this while his government is suffering a political crisis," he said.
Amal said that the appointment of Marzuki Usman, who is considered non-partisan, would not benefit the government as the latter did not have any support from political parties. (44/imn). (Sumber : The Jakarta Post, 18 March 2001)
Saturday, March 17, 2001
Marzuki Usman Gantikan Nurmahmudi
Presiden Abdurrahman Wahid hari Jumat (16/3) memutuskan untuk mengganti Nurmahmudi Ismail yang diberhentikan sebagai Menteri Kehutanan, dengan Marzuki Usman. Pelantikan Marzuki Usman akan dilakukan hari Sabtu pukul 09.00 di Istana Negara, Jakarta.
Kepastian nama pengganti Nurmahmudi itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak, yang didampingi oleh Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar dan Yahya Staquf, kepada para wartawan di ruang pers, Kamis malam.
"Saya hanya ingin menyampaikan itu kepada saudara-saudara dan pelantikan akan dilakukan besok pagi pukul 09.00. Terima kasih, selamat malam," kata Simanjuntak.
Ditanya apa alasan penggantian tersebut, Marsillam Simanjuntak menjawab, "Alasan apa? Dalam surat keputusan, dalam pertimbangan disebutkan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kabinet, perlu melakukan penggantian menteri kehutanan. Dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Dr Nurmahmudi Ismail dari jabatannya dan mengangkat penggantinya. Sedangkan Dr Marzuki Usman dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi menteri kehutanan. Terima kasih sekali lagi," ujar Simanjuntak seraya meninggalkan ruang jumpa wartawan.
Wimar, yang dikerumuni wartawan, mengatakan, penggantian itu dengan persetujuan dan sepengetahuan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurut Wimar, penggantian ini sudah terjadi. Kalau masyarakat mau mengadakan analisa, itu kebebasan masyarakat. "Tapi Pak Nurmahmudi digantikan dengan penuh kehormatan dan penghargaan serta tidak ada tuduhan apa pun terhadap Pak Nurmahmudi," ujarnya.
Tentang pemilihan Marzuki Usman, Wimar antara lain mengatakan, "Yang jelas, beliau tahu aspek kehutanan dan mengerti diplomasinya. Karena masalah hutan sekarang sudah menjadi masalah internasional, jadi perhatian CGI (Consultative Group on Indonesia) dan Bank Dunia. Dia punya pandangan yang komprehensif tentang hal ini," lanjut Wimar.
Ditanya apakah masih akan ada menteri yang diganti, Wimar mengatakan tidak ada rencana, tapi mungkin saja ada.
Ketua DPP Partai Keadilan (PK) Irwan Prayitno sendiri mengaku, dirinya justru merasa senang atas pemecatan Nurmahmudi. Dengan pemecatan itu, menurut dia, Nur Mahmudi tidak lagi menanggung beban moral dan psikologis. Sebab, selama ini mantan Presiden PK itu diindentikkan dengan PK meski secara resmi telah mengundurkan diri.
Dipecatnya Nurmahmudi, menurut Irwan, juga akan menepis anggapan yang berkembang bahwa hadirnya Nurmahmudi di kabinet adalah mewakili PK dan turut memperkaya PK. "Ini juga menepis isu orang-orang PK masuk ke Departemen Kehutanan, padahal itu semua tidak betul," ujarnya.
Karena Suripto
Nurmahmudi dalam jumpa pers terpisah mengatakan keyakinannya bahwa pemberhentian dirinya disebabkan karena ia tidak memenuhi keinginan Presiden untuk mengganti Sekjen Dephut Suripto. "Ada tiga alasan yang dikemukakan presiden, yaitu perbedaan visi ke depan, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan saya tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan," ujarnya.
"Dari yang dimaksud tentang berlawanan dalam pengambilan kebijakan, ada kaitannya dengan keberadaan Pak Suripto sebagai Sekjen saya," tambahnya.
Dikatakan, Presiden beberapa kali mengeluhkan tentang kegiatan Suripto yang ditengarai bersama mantan Danjen Kopassus Moechdi PR merancang makar untuk menggulingkan Presiden. "Menurut Presiden, dari informasi berbagai sumber, Pak Ripto bertemu Pak Moechdi di Hotel Kempinski Jakarta untuk merancang gerakan menggulingkan Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red)," tutur mantan Presiden Partai Keadilan ini.
Menurut Nurmahmudi, setelah dikonfirmasi, Suripto membantah tuduhan itu. "Berdasarkan itu saya katakan, kalau Gus Dur menghendaki saya mengganti Pak Ripto, saya siap menggantinya. Tetapi kalau itu didasarkan atas tuduhan yang tidak benar, saya tidak bisa melakukannya," ungkap Nurmahmudi.
Suripto menegaskan, tidak pernah ada pertemuan dengan Moechdi PR di Hotel Kempinski. Diakui beberapa kali Moechdi datang ke ruang kerjanya di Dephut untuk membicarakan tentang bisnis perkayuan yang dimiliki Moechdi.
"Pak Moechdi itu duduk di sebuah perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ada di Kalbar. Saya sudah sampaikan kepada Pak Nurmahmudi, saya siap melakukan klarifikasi dan menjelaskannya, tetapi saya tidak pernah bertemu Gus Dur. Saya tidak tahu dari mana Gus Dur menerima informasi itu. Tuduhan itu sudah lama, sekitar setengah tahun yang lalu," jelas Suripto.
Tuduhan lain yang dilancarkan oleh Presiden kepada Suripto, menurut Nurmahmudi, adalah membantu pelarian Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan menggunakan helikopter Dephut.
Tuduhan lain yang membuat Presiden ingin Nurmahmudi tidak lagi menempatkan Suripto menjadi Sekjen adalah Suripto berkonspirasi dengan TNI menyelundupkan kayu gelondongan (log) ke luar negeri, untuk membiayai demonstrasi mahasiswa.
"Karena saya tahu Pak Ripto tidak melakukan itu, maka saya tetap tidak ingin menggantinya kalau alasannya tuduhan itu. Jika dari awal Gus Dur mengatakan kalau berbeda visi dalam mengelola negara ini, saya akan cepat menggantinya," kata Nurmahmudi.
Apalagi, lanjut Nurmahmudi, Suripto sangat membantunya dalam menjalankan amanat MPR untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Dephut, melakukan penertiban di internal departemen, memperbaiki sistem perencanaan kehutanan, khususnya menyelamatkan dana reboisasi (DR).
Nurmahmudi sendiri mengaku tidak mengetahui dari mana Presiden mendapatkan seluruh informasi tersebut. "Kalau saya tanyakan, beliau tidak pernah mau mengungkapkan siapa sumbernya, tetapi selalu mengatakan sumbernya terpercaya. Beliau kadang-kadang mengatakan orang itu baik sekali, jujur sekali. Ini yang biasa diungkapkannya," tuturnya.
Sementara mengenai alasan ketidakmampuannya mengendalikan Partai Keadilan, Nurmahmudi menyatakan, "Pandangan itu sama sekali tidak beralasan. Saya bukan lagi anggota Partai Keadilan, apalagi menjadi pengurusnya. Saya tidak ingin cawe-cawe (ikut campur-Red) terhadap urusan Partai Keadilan."
Soal Prajogo
Nurmahmudi mengakui, penuntasan kasus KKN yang terkait dengan kehutanan tidak mudah. Bahkan beberapa kasus "menyangkut" di kejaksaan dan tidak diteruskan proses hukumnya. Secara umum Presiden pernah mengungkapkan agar terhadap pengusaha Syamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, dan Marimutu Sinivasan, tidak dipermasalahkan setidaknya dalam tiga tahun ini.
"Dan dari ketiganya yang punya kaitan dengan kehutanan adalah Prajogo Pangestu. Apakah itu yang membuat pengurusan kami di Kejaksaan Agung jadi tersendat, saya tidak tahu," ujar Nurmahmudi.
Suripto menjelaskan, dari pengumpulan fakta yang dilakukan oleh Dephut saat ini, selain Probosutedjo, pengusaha yang akan diserahkan berkas-berkasnya kepada Kejaksaan Agung adalah Prajogo Pangestu. Prajogo diduga telah melakukan mark up (penggelembungan nilai) pada proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) di daerah Sumatera Selatan melalui PT Musi Hutan Persada (MHP). (osd/ely/ryi/pep) (Sumber : Kompas, Sabtu, 17 Maret 2001)
Kepastian nama pengganti Nurmahmudi itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak, yang didampingi oleh Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar dan Yahya Staquf, kepada para wartawan di ruang pers, Kamis malam.
"Saya hanya ingin menyampaikan itu kepada saudara-saudara dan pelantikan akan dilakukan besok pagi pukul 09.00. Terima kasih, selamat malam," kata Simanjuntak.
Ditanya apa alasan penggantian tersebut, Marsillam Simanjuntak menjawab, "Alasan apa? Dalam surat keputusan, dalam pertimbangan disebutkan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kabinet, perlu melakukan penggantian menteri kehutanan. Dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Dr Nurmahmudi Ismail dari jabatannya dan mengangkat penggantinya. Sedangkan Dr Marzuki Usman dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi menteri kehutanan. Terima kasih sekali lagi," ujar Simanjuntak seraya meninggalkan ruang jumpa wartawan.
Wimar, yang dikerumuni wartawan, mengatakan, penggantian itu dengan persetujuan dan sepengetahuan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurut Wimar, penggantian ini sudah terjadi. Kalau masyarakat mau mengadakan analisa, itu kebebasan masyarakat. "Tapi Pak Nurmahmudi digantikan dengan penuh kehormatan dan penghargaan serta tidak ada tuduhan apa pun terhadap Pak Nurmahmudi," ujarnya.
Tentang pemilihan Marzuki Usman, Wimar antara lain mengatakan, "Yang jelas, beliau tahu aspek kehutanan dan mengerti diplomasinya. Karena masalah hutan sekarang sudah menjadi masalah internasional, jadi perhatian CGI (Consultative Group on Indonesia) dan Bank Dunia. Dia punya pandangan yang komprehensif tentang hal ini," lanjut Wimar.
Ditanya apakah masih akan ada menteri yang diganti, Wimar mengatakan tidak ada rencana, tapi mungkin saja ada.
Ketua DPP Partai Keadilan (PK) Irwan Prayitno sendiri mengaku, dirinya justru merasa senang atas pemecatan Nurmahmudi. Dengan pemecatan itu, menurut dia, Nur Mahmudi tidak lagi menanggung beban moral dan psikologis. Sebab, selama ini mantan Presiden PK itu diindentikkan dengan PK meski secara resmi telah mengundurkan diri.
Dipecatnya Nurmahmudi, menurut Irwan, juga akan menepis anggapan yang berkembang bahwa hadirnya Nurmahmudi di kabinet adalah mewakili PK dan turut memperkaya PK. "Ini juga menepis isu orang-orang PK masuk ke Departemen Kehutanan, padahal itu semua tidak betul," ujarnya.
Karena Suripto
Nurmahmudi dalam jumpa pers terpisah mengatakan keyakinannya bahwa pemberhentian dirinya disebabkan karena ia tidak memenuhi keinginan Presiden untuk mengganti Sekjen Dephut Suripto. "Ada tiga alasan yang dikemukakan presiden, yaitu perbedaan visi ke depan, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan saya tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan," ujarnya.
"Dari yang dimaksud tentang berlawanan dalam pengambilan kebijakan, ada kaitannya dengan keberadaan Pak Suripto sebagai Sekjen saya," tambahnya.
Dikatakan, Presiden beberapa kali mengeluhkan tentang kegiatan Suripto yang ditengarai bersama mantan Danjen Kopassus Moechdi PR merancang makar untuk menggulingkan Presiden. "Menurut Presiden, dari informasi berbagai sumber, Pak Ripto bertemu Pak Moechdi di Hotel Kempinski Jakarta untuk merancang gerakan menggulingkan Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red)," tutur mantan Presiden Partai Keadilan ini.
Menurut Nurmahmudi, setelah dikonfirmasi, Suripto membantah tuduhan itu. "Berdasarkan itu saya katakan, kalau Gus Dur menghendaki saya mengganti Pak Ripto, saya siap menggantinya. Tetapi kalau itu didasarkan atas tuduhan yang tidak benar, saya tidak bisa melakukannya," ungkap Nurmahmudi.
Suripto menegaskan, tidak pernah ada pertemuan dengan Moechdi PR di Hotel Kempinski. Diakui beberapa kali Moechdi datang ke ruang kerjanya di Dephut untuk membicarakan tentang bisnis perkayuan yang dimiliki Moechdi.
"Pak Moechdi itu duduk di sebuah perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ada di Kalbar. Saya sudah sampaikan kepada Pak Nurmahmudi, saya siap melakukan klarifikasi dan menjelaskannya, tetapi saya tidak pernah bertemu Gus Dur. Saya tidak tahu dari mana Gus Dur menerima informasi itu. Tuduhan itu sudah lama, sekitar setengah tahun yang lalu," jelas Suripto.
Tuduhan lain yang dilancarkan oleh Presiden kepada Suripto, menurut Nurmahmudi, adalah membantu pelarian Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dengan menggunakan helikopter Dephut.
Tuduhan lain yang membuat Presiden ingin Nurmahmudi tidak lagi menempatkan Suripto menjadi Sekjen adalah Suripto berkonspirasi dengan TNI menyelundupkan kayu gelondongan (log) ke luar negeri, untuk membiayai demonstrasi mahasiswa.
"Karena saya tahu Pak Ripto tidak melakukan itu, maka saya tetap tidak ingin menggantinya kalau alasannya tuduhan itu. Jika dari awal Gus Dur mengatakan kalau berbeda visi dalam mengelola negara ini, saya akan cepat menggantinya," kata Nurmahmudi.
Apalagi, lanjut Nurmahmudi, Suripto sangat membantunya dalam menjalankan amanat MPR untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Dephut, melakukan penertiban di internal departemen, memperbaiki sistem perencanaan kehutanan, khususnya menyelamatkan dana reboisasi (DR).
Nurmahmudi sendiri mengaku tidak mengetahui dari mana Presiden mendapatkan seluruh informasi tersebut. "Kalau saya tanyakan, beliau tidak pernah mau mengungkapkan siapa sumbernya, tetapi selalu mengatakan sumbernya terpercaya. Beliau kadang-kadang mengatakan orang itu baik sekali, jujur sekali. Ini yang biasa diungkapkannya," tuturnya.
Sementara mengenai alasan ketidakmampuannya mengendalikan Partai Keadilan, Nurmahmudi menyatakan, "Pandangan itu sama sekali tidak beralasan. Saya bukan lagi anggota Partai Keadilan, apalagi menjadi pengurusnya. Saya tidak ingin cawe-cawe (ikut campur-Red) terhadap urusan Partai Keadilan."
Soal Prajogo
Nurmahmudi mengakui, penuntasan kasus KKN yang terkait dengan kehutanan tidak mudah. Bahkan beberapa kasus "menyangkut" di kejaksaan dan tidak diteruskan proses hukumnya. Secara umum Presiden pernah mengungkapkan agar terhadap pengusaha Syamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, dan Marimutu Sinivasan, tidak dipermasalahkan setidaknya dalam tiga tahun ini.
"Dan dari ketiganya yang punya kaitan dengan kehutanan adalah Prajogo Pangestu. Apakah itu yang membuat pengurusan kami di Kejaksaan Agung jadi tersendat, saya tidak tahu," ujar Nurmahmudi.
Suripto menjelaskan, dari pengumpulan fakta yang dilakukan oleh Dephut saat ini, selain Probosutedjo, pengusaha yang akan diserahkan berkas-berkasnya kepada Kejaksaan Agung adalah Prajogo Pangestu. Prajogo diduga telah melakukan mark up (penggelembungan nilai) pada proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) di daerah Sumatera Selatan melalui PT Musi Hutan Persada (MHP). (osd/ely/ryi/pep) (Sumber : Kompas, Sabtu, 17 Maret 2001)
Friday, March 16, 2001
New Indonesian minister named
President Abdurrahman Wahid of Indonesia has appointed a new forestry minister, Marzuki Usman, following the resignation on Friday of the former holder of the post, Nurmahmudi Ismail.
Mr Usman, a former tourism minister, is due to be inaugurated on Saturday later today, Saturday.
The BBC Jakarta correspondent says it's widely believed that Mr Ismail was dismissed because he is a senior member of the small Justice party, which is campaigning for Mr Wahid's resignation over allegations of corruption.
But officials said Mr Wahid wants improvements in the work of the forestry ministry, which faces huge environmental problems caused by illegal logging and fires. (Sumber : BBC London, 16 Maret 2001)
Mr Usman, a former tourism minister, is due to be inaugurated on Saturday later today, Saturday.
The BBC Jakarta correspondent says it's widely believed that Mr Ismail was dismissed because he is a senior member of the small Justice party, which is campaigning for Mr Wahid's resignation over allegations of corruption.
But officials said Mr Wahid wants improvements in the work of the forestry ministry, which faces huge environmental problems caused by illegal logging and fires. (Sumber : BBC London, 16 Maret 2001)
Wimar Witoelar: Megawati Setuju Marzuki Usman Gantikan Nurmahmudi
Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri telah menyetujui keputusan Presiden Wahid untuk memecat Nurmahmudi Ismail dan menunjuk Marzuki Usman sebagai Menteri Kehutanan. Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Wimar Witoelar, seusai mendampingi Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak untuk mengumumkan keputusan Presiden Wahid tentang pemecatan Nurmahmudi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/3) petang.
"Ada tiga alasan yang disepakati antara Presiden dengan Wakil Presiden. Pertama, mereka setuju Nurmahmudi harus diganti. Kedua, yang bersangkutan harus diberhentikan hari ini juga. Dan ketiga, Wapres setuju jika penggantinya adalah Marzuki," imbuh Wimar. Pengasuh talkshow Perspektif ini juga membantah jika pemecatan mantan Presiden Partai Keadilan itu dari jajaran kabinet lebih karena dugaan keterlibatannya secara tidak langsung dalam aksi demo untuk menggoyang Presiden Wahid belakangan ini.
Sementara itu alasan pemilihan Marzuki karena Presiden menilai mantan Menteri Pariwisata Seni dan Budaya ini adalah sosok yang mampu dan cakap untuk memimpin Departemen Kehutanan. "Selain itu ia juga menguasai seluk beluk kehutanan dan diplomasi internasional," Wimar menambahkan. Rencananya, Sabtu (17/3) pagi Presiden akan melantik Marzuki di Istana Merdeka.
Pada kesempatan itu Wimar menepis pula dugaan adanya desakan dari pejabat IMF kepada Presiden Wahid untuk mencopot Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo. (Siti Marwiyah) (Sumber : Tempo Interaktif, 16 Maret 2001)
"Ada tiga alasan yang disepakati antara Presiden dengan Wakil Presiden. Pertama, mereka setuju Nurmahmudi harus diganti. Kedua, yang bersangkutan harus diberhentikan hari ini juga. Dan ketiga, Wapres setuju jika penggantinya adalah Marzuki," imbuh Wimar. Pengasuh talkshow Perspektif ini juga membantah jika pemecatan mantan Presiden Partai Keadilan itu dari jajaran kabinet lebih karena dugaan keterlibatannya secara tidak langsung dalam aksi demo untuk menggoyang Presiden Wahid belakangan ini.
Sementara itu alasan pemilihan Marzuki karena Presiden menilai mantan Menteri Pariwisata Seni dan Budaya ini adalah sosok yang mampu dan cakap untuk memimpin Departemen Kehutanan. "Selain itu ia juga menguasai seluk beluk kehutanan dan diplomasi internasional," Wimar menambahkan. Rencananya, Sabtu (17/3) pagi Presiden akan melantik Marzuki di Istana Merdeka.
Pada kesempatan itu Wimar menepis pula dugaan adanya desakan dari pejabat IMF kepada Presiden Wahid untuk mencopot Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo. (Siti Marwiyah) (Sumber : Tempo Interaktif, 16 Maret 2001)
Subscribe to:
Comments (Atom)
