Finlandia Akan Bantu Bangun Hutan Yogya

Menteri Kehutanan dan Pertanian Finlandia, Dr Kalevi Hermila menyatakan akan membantu Indonesia khususnya Yogyakarta dalam membangun hutan. Rencananya akan membangun hutan dekat pantai di kawasan Bantul dengan luas lahan sekitar 32 ribu hektare, milik Kesultanan Yogyakarta.

Kawasan hutan tersebut diharapkan mampu menahan angin laut, sehingga lahan sebelah utaranya bisa digunakan untuk lahan pertanian. Hal ini diungkapkannya seusai melakukan kunjungan ke Fakultas Kehutanan UGM dan hutan Waganama Gunungkidul Sabtu (12/5) di Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam kunjungan yang dihadiri Menteri Kehutanan RI Marzuki Usman dan Rektor UGM serta jajaran stafnya, Menhutani Finlandia juga menyatakan keheranannya soal bangsa Indonesia yang bisa kekurangan pangan. Padahal menurutnya, lahan di Indonesia sangat pontensial untuk tumbuhnya berbagai tanaman.

Kesediaan Menhutani Finlandia itu sekaligus menjawab harapan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Kepada wartawan usai bertemu dengan Dr Hemila di Gedong Wilis Kepatihan Sabtu (12/5) Sultan mengharapkan adanya transformasi teknologi kehutanan dari Finlandia ke Yogyakarta, khususnya dalam pengelolaan hutan rakyat di DIY untuk mengurangi tingkat penebangan hutan oleh rakyat.

Hutan-hutan rakyat tersebut menurut Gubernur menempati tanah-tanah Pemda DIY, tanah rakyat dan tanah Kraton Yogyakarta. Mengenai luasnya, Gubernur belum mengetahui secara persis. "Sebetulnya beliau ingin tahu bagaimana manajemen hutan rakyat di Yogyakarta. Tapi sebaliknya, saya minta bagaimana dia bisa membantu pada aspek teknologinya," ujarnya.

Gubernur menekankan, untuk menekan tingkat penebangan hutan di wilayah DIY, diperlukan jenis tanaman yang sifatnya cepat tumbuh dan bisa ditebang, seperti knaf, agar masyarakat tidak merusak hutan. Di samping itu, untu memberdayakan masyarakat di sekitar pantai, diperlukan jenis tamanan barier, yakni tanaman yang bisa menahan angin pantai sekaligus memiliki manfaat bagi rakyat.

"Beliau menyanggupi, dan kita memang perlu teknologi itu. Namun yang juga penting, investasinya harus juga masuk. Pengelolaan lebih baik, tapi tidak ada investasi, ya sama saja muspro," ujar Sultan.

Kesalahan manajemenSementara itu Marzuki Usman menyatakan masalah kurangnya pangan di Indonesia lebih disebabkan oleh kesalahan manajemen. Selama ini, Departemen Kehutanan (Dephut) kurang maksimal dalam mengatur sumber daya hutan.

"Dulu istilah TPTI (Tebang Pilih Tanam Industri), sering dipelesetkan dengan "Tebang Pasti Tanam Insyaallah". Karena itu, sekarang saya pelesetkan lagi jadi "Tanam Pasti Tebang Astaghfirullah". Mudah-mudahan pelesetan itu bisa mendukung gerakan moral Dephut yang sekarang sedang digencarkan upaya penanganan hutan," kata Marzuki Usman kepada wartawan.

Menurut Marzuki Usman, upaya bantuan dari Finlandia tersebut selayaknya dilakukan pihak CGI yang selalu menuntut Indonesia dalam menganggarkan dana pinjamannya untuk pembangunan hutan. Karena masalah hutan merupakan masalah dunia dalam menjaga lapisan ozon. Sehingga, CGI seharusnya memberi bantuan kepada Indonesia dalam membangun hutannya.

Saat ini, lanjut Marzuki Usman, kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai sekitar 27 juta hektar dari 170 juta hektar dengan angka kerusakan tiap tahun mencapai 1,26 hektar. Karena itu perlu segera dilakukan perubahan manajemen dalam pengelolaan hutan. Agar angka kerusakan hutan bisa diperkecil.

Backing"Yang jelas, sekarang saya lebih percaya kepada masyarakat daripada orang pemerintahan dalam mengelola hutan. Buktinya, masih banyak penebangan hutan liar, padahal untuk mereka itu harus ada izin dari dephut. Berarti dephut kurang maksimal dalam kerjanya. Sedang masyarakat, berani menebang itu karena ada backing-nya yang siap menampung hasil tebangan," ungkap Marzuki saat ditanya wartawan soal penyebab terjadinya kerusakan hutan yang besar itu.

Menurut Marzuki, jika dikelola dengan baik hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam yang mampu melanjutkan kehidupan bangsanya menuju masa depan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya hutan yang banyak. Sementara yang baru dikelola hanya hutan-hutan di Pulau Jawa.

"Oleh karena itu, saya mencanangkan No Forestry No Future. Bila hutan kita rusak, maka masa depan Indonesia pun akan hancur. Dengan kerusakan hutan sekarang saja, Indonesia sudah kekurangan pangan, bagaimana kalau seluruhnya rusak?" tegas Marzuki.

Sementara itu Pembantu Dekan I Fakultas Kehutanan UGM Dr Ir Sri Nugroho Marsoem MAgr, mengatakan upaya penanganan hutan di Indonesia, sudah dicanangkan sejak memasuki masa Orde Baru. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sumber daya alam termasuk hutan akan dijadikan sebagai sumber devisa bagi negara. Namun, bangsa Indonesia belum menguasai teknologinya. (sun/msa/m1)  (Sumber : Bernas Yogya, 12 Mei 2001)